Judul di atas tidak dimaksudkan untuk menjawab tulisan Dian R Basuki, “Di manakah Kaum Cendekia Kita?” (Koran Tempo, 7/2/10). Namun, ia hadir sebagai cara memandang lebih luas sosok cendekia. Tentu kita bisa merasakan kegundahan peminat masalah sains tersebut yang bermula dari ketiadaan jawaban dari hiruk pikuk perdebatan di ruang publik. hampir-hampir kepentingan politik berhasil menyembunyikan kejujuran. kehadiran para sarjana itu hanya menambah hingar bingar, bukan jalan keluar. Saya sendiri juga takjub, betapa media kita saban hari menghadirkan para ahli mengulas banyak isu, namun carut marut kehidupan di negeri ini bertambah sengkarut.

Kerisauan penulis juga bermuara pada intelektual muda yang berlomba-lomba menuju tangga kekuasaan. Magnet ini telah memerangkap mereka dan menjadikannya pribadi yang kelu. Namun, pernyataan ini tidak dengan sendirinya menafikan betapa banyak di luar sana kaum muda yang berpikir dan bekerja untuk sebuah perubahan. Mereka berkarya dan membincangkan gagasan baru untuk menjawab tantangan. Hampir setiap hari kita disuguhi beragam pandangan, baik di media cetak maupun televisi. Belum lagi, mereka yang bekerja di tempat sepi, yang tak terjangkau tangan-tangan media komunikasi.

Agar tak melulu pesimis, mungkin pengertian intelektual perlu dihadirkan. Edward Shil, misalnya, menegaskan bahwa sosok ini intelektual adalah orang yang memahami nilai-nilai tertinggi (ultimate values), baik yang bersifat kognitif maupun estetik, demikian pula hasratnya akan kesepaduan. Dia mempunyai kepekaan terhadap hal yang suci (the sacred), dan mencari serta hal yang acapkali berhubungan dengan simbol-simbol keseharian bukan konkret dan referensinya jauh melampaui ruang dan waktu. Meski tampak ideal, hakikatnya penulis The Intellectual and the Powers and Other Essays, memasukkan profesi dosen, seniman, pegiat dan wartawan sebagai sosok yang layak mendapatkan label intelektual.

Dengan demikian, tugas mengurai persoalan nilai berada di pundak siapa saja yang tak dikerangkeng oleh pandangan sempit dan mengutamakan keterjalinan pelbagai pendekatan. Boleh jadi kehadirannya mewakili kelompok tertentu, namun ia tidak menghalangi keterbukaannya untuk bertegur sapa dengan orang lain. Tidak susah menemukan mereka yang bekerja untuk tugas mulia ini. Kematian Gus Dur tidak berarti menenggelamkan mereka yang mempunyai pandangan terbuka dan gandrung kebebasan. Kepergiaan pembela multikulturalisme itu tidak secara otomatik mematikan api perjuangan.

Hanya saja, kebebasan pada waktu yang sama menantang suara intelektual sejati terdengar. Mereka yang anti-pluralisme pun mempunyai pemikirnya sendiri yang memproduksi gagasan melalui ceramah, radio, dan bahkan menyusup ke layar kaca. Bukankah kaum borjuis dan proletar juga telah melahirkan kelas intelektualnya sendiri? Patut diacungi jempol, jika media kita mencoba menengahi dua kelompok yang berbeda kontras ini untuk duduk bersama mendiskusikan isu yang sedang dipertaruhkan. Sayangnya, mereka yang selalu bersuara garang tak berubah, selalu saja dialog dianggap perang.

Namun tak dapat dielakkan, para intelektual pun berebut ruang di media. Mereka harus berlomba untuk tampil agar kebenaran memenangkan pertarungan. Masalahnya, khalayak yang beragam menuntut gagasan cemerlang itu tak perlu dibebani teori yang berlebihan. Effendi Ghazali akan membawa gaya bicara di depan televisi dengan bahasa kebanyakan, berbeda dengan tulisan kritisnya yang dimuat di koran. Jadi, tuntutannya sekarang adalah sejauh mana para intelektual itu menyampaikan pesan di medium yang berbeda. Jauh dari sekadar tuduhan liar tentang selebritas intelektukal, keterbukaan ruang ini membuat siapapun bisa menagih satunya kata dan perbuatan.

Tentu, intelektual yang disodorkan oleh Dian dalam tulisannya layak mendapatkan penghormatan. Soedjatmoko, Kuntowijoyo dan Sartono Kartodirdjo telah memainkan peranan penting sebagai mercusuar keadaban. Buah pikirannya telah mengilhami generasi intelektual sesudahnya. Namun, pada waktu yang sama, kita juga memerlukan intelektual yang menjadi kaki untuk menerjemahkan pemikiran para begawan. Selanjutnya mereka tampil di pelbagai lini kehidupan. Mengharamkan mereka memasuki kekuasaan hakikatnya mengebiri gagasan menjadi tindakan. Bukankah Václac Havel, bekas presiden Ceko, tidak menampik ketidak didaulat sebagai presiden?

Nah, dengan membuka ruang yang luas bagi peran intelektual, maka wajah muram debat publik yang menghiasi layar kaca setiap hari memantik sepercik harapan. Bagaimanapun, program ini telah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk aktif dan belajar bagaimana menyelesaikan persoalan. Paling tidak, mengikuti Jürgen Habermas, kesediaan pelbagai kelompok yang berseberangan untuk duduk satu meja mencerminkan proses komunikasi yang efektif, yaitu kesetaraan. Kehadiran moderator telah mengajarkan pembela kebenaran itu untuk mendengar dan sejajar di hadapan kelompok yang lain.

Demikian pula, kehadiran intelektual dalam acara pertunjukan wicara (talk show) yang menghibur, seperti Kick Andy (Metro TV) atau Satu Jam Lebih Dekat (TV One), memberikan pelajaran berharga bagi khalayak luas untuk turut merasakan apa yang dipikirkan oleh panutan mereka. Coba lihat, seorang intelektual pun adalah orang biasa yang mempunyai teman-teman biasa pula, sehingga terkesan manusiawi. Di sini, pikiran-pikiran cemerlang lebih mudah dikomunikasikan karena tak terganggu oleh aturan akademik yang kaku. Bukankah, sebuah gagasan itu bukan untuk diperam, tetapi disebarkan? Menjadikan gagasannya terpatri dalam buku hanya membuatnya dibaca segelintir orang.

Bagi saya, Mario Teguh dalam acara The Golden Ways telah berhasil menyemai ide tentang kearifan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh orang ramai. Kehadirannya malah menantang para filsuf yang selalu berasyik-masyuk dengan neologisme rumit, yang pesan-pesannya hanya bersemayam di buku dan bundelan jurnal berdebu. Sejatinya, mereka yang bergelar orang pintar memanggul amanah untuk menjadi penerang bagi masyarakatnya. Bukankah para intelektual itu juga sebagian ada yang berperan sebagai penceramah dan pendeta? Tidakkah kata Stephen Hawking, penulis A Brief History of Time, puncak dari pencapaian pengetahuan adalah ketika pesan-pesannya bisa dipahami oleh setiap orang?

Bagaimanapun, kebebasan media yang dinikmati setelah era reformasi merupakan berkah. Isu yang selama ini dilipat telah mendapat tempat. Tak ada lagi patgulipat. Para intelektual diberi panggung untuk mengabarkan apa yang dipikirkan. Diam-diam, mereka sebenarnya sedang berusaha menyampaikan apa yang selama ini menjadi kegelisahan, apa yang disebut Dian, intelektual sejati. Rasanya, tidak terlalu sulit untuk merasakan ketulusan mereka yang acapkali tampil menyapa kita setiap hari. Namun, tidak jarang pula kita menemukan intelektual yang berburu kekuasaan sesaat turut mematut diri. Tetapi, adakah jutaan orang bisa dibohongi?

Surabaya is a vast sprawling conurbation: pancake-flat and blisteringly hot during the day. Rambunctious, raucous and earthy (Karim Raslan, Twitter, 4 Oktober 2010)

Untuk kesekian kalinya, saya menikmati pembatas Jalan Perak, tak jauh dari Pelabuhan, yang dipenuhi pepohonan yang rindang dan bunga yang menebar aroma keindahan. Dengan bus Damri berpendingin udara (air conditioner), penumpang tentu bisa lebih nyaman menikmati jalanan kota, meski kadang tersendat karena begitu banyak pelbagai jenis kendaraan menjubeli jalan yang tak seberapa lebar itu dibandingkan banyaknya alat angkutan yang berseliweran. Di beberapa ruas jalan, terdapat trotoar tempat orang berjalan kaki tampak bersih, luas dan terbuat dari keramik.

Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, kota ini secara tidak langsung telah menabalkan dirinya sebagai pusat dari banyak hal, politik, ekonomi dan budaya. Lalu, apakah dengan sendirinya ia merupakan bandar kosmopolitan? Secara fisik ya, karena pengunjung luar dan dalam negeri menemukan banyak bangunan pencakar langit, hotel, perkantoran dan tempat hiburan. Belum lagi, pelabuhan yang membongkar dan menaikkan barang telah menjadikan kota ini sebagai kanal bagi pertukaran barang, yang tentu saja makin menggerakan roda ekonomi. Tentu yang membanggakan adalah penghargaan terhadap bandara Juanda sebagai lapangan terbang terbersih di Indonesia. Lalu, apakah ia layak disebut sebagai kota kosmopolitan?

Dengan merujuk pada pengertian kosmopolitan dengan keadaan masyarakat yang menyepakati adanya komunitas moral tunggal, maka tantangan ke depan terbentang di depan mata. Surabaya sejak dulu telah berhasil menjadikan dirinya sebagai wadah bersama (melting pot) bagi pelbagai keyakinan, agama, etnik dan politik. Pada waktu yang sama, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar berhasil menempatkan dirinya sebagai penyeimbangn kecenderungan banyak kelompok yang ingin menafikan keberadaan komunitas lain. Bagaimanapun, komunitas moral tunggal di sini bukan berarti adanya dominasi moral satu kelompok, tetapi pada moral universal yang telah dipraktikkan selama ini.

Ruang publik

Harus diakui keberhasilan pemerintah kota membenahi pertamanan telah menjadikan wajah Surabaya tak lagi gersang dan pohon meranggas tak muncul di banyak titik. Bisa dibayangkan jika warga harus menjalani keseharian di negeri tropis tanpa pemandangan kehijauan pepohonan. Bagaimanapun, dalam sudut pandang psikosomatik, keadaan tubuh dan ruang fizik yang tak nyaman akan memengaruhi keadaan batin penghuninya. Malah, ruang yang sumpek dan badan yang tak sehat akan banyak melahirkan penyakit-penyakit degeneratif. Lebih jauh, pada gilirannya orang ramai akan cenderung untuk merawatnya dengan tidak sembarangan membuang sampah.

Dengan pemeliharaan taman-taman kota, sejatinya kita telah memelihara ruang batin masyarakat. Di tengah tuntutan hidup yang semakin keras dan kondisi ekonomi yang pasang-surut, tidak terelakkan orang ramai dihadapkan dengan tekanan yang terus-menerus. Untuk itu, mereka harus bisa beristirahat sejenak dari rutinitas. Dengan tersedianya jalan di taman kota, warga bisa berjalan lebih santai dan tidak bergegas dikejar setoran, modal yang buta, kata Hokheimer dalam The Dialectic of Enlightenment.

Mengingat tipu daya budaya massa, seperti hiburan, media sosial, dan alat elektronik, masyarakat makin tersandera dengan budaya konsumsi yang akut. Televisi telah mengubah jam tubuh dan gaya hidup masyarakat. Ketika masyarakat primitif dikritik karena mempraktikkan mitos, hakikatnya masyarakat modern telah melakukan hal serupa dengan pemuasan hedonis sebagai cara untuk menemukan rasa tenang. Oleh karena itu, ruang-ruang budaya yang tidak konsumtif dan mencerahkan, seperti pagelaran musik non-komersial, teater, dan seni keagamaan, seperti Padang Mbulan Cak Nun harus menjadi pilihan masyarakat.

Perbaikan

Dibandingkan dengan Pulau Pinang Malaysia, misalnya, Surabaya telah menjadi kota tujuan banyak pendatang asing dan sempat menjadi kota yang setara dengan kota-kota besar di dunia pada masanya. Tulisan Remy Silado dalam sebuah novel Kembang Jepun menggambarkan dengan cemerlang bagaimana pada zaman kolonial Belanda Surabaya telah memamerkan wajahnya yang ‘kosmopolit’, sebelum Singapura dan Kuala Lumpur sekarang ini jauh lebih nyaman. Tentu, jumlah kalangan menengah yang tak begitu besar dan ruang publik yang tertata rapi telah memungkinkan keadaan kota yang nyaman, tertib, bersahabat dan bisa diakses dengan mudah oleh banyak orang.

Sayangnya dalam perkembangannya, sesat berpikir yang selama ini menghantui masyarakat adalah kehendak untuk memiliki kendaraan pribadi agar lebih nyaman dan mudah menuju ke suatu tempat. Anehnya, di tengah daya beli yang rendah, orang kebanyakan memilih sepedamotor, karena murah dan sebagian kredit tanpa agunan. Tentu saja, sikap penguasa yang mempunyai wewenang untuk menjadikan ruang publik lebih nyaman setali tiga uang, tak memikirkan angkutan umum yang jauh lebih ramah lingkungan. Pemilik dealer mobil dan motor tampaknya tak terhalang untuk terus menjual kendaraan dengan kenaikan yang terus melangit, sementara rute jalan tak sepadan dengan pertambahan kendaraan.

Padahal seperti diketahui, satu bus umum sama dengan tenaga yang harus dikeluarkan 38 mobil. Apa pun jenis angkutan umum jauh lebih ramah lingkungan dan tak boros bensin. Taman kota yang bertebaran dan pembatas jalan yang ditanami pohon kadang tenggelam oleh hiruk-pikuk kendaraan. Sebagai pejalan kaki, saya merawa was-was karena sepeda motor layaknya raja jalanan, menyerobot ruang pejalan kaki. Belum lagi tak semua jalan menyediakan trotoar, seperti jalan Ahmad Yani. Padahal, di sini saya bisa berjalan dari pengingapan Cemara menuju ke Graha Pena, Hypermart, dan Institut Agama Islam dan Negara (IAIN).

Namun demikian, citra kosmopolitan tak hanya melulu berwajah bangunan mentereng dan gedung pencakar langit, tetapi juga fasilitas publik, seperti trotoar, untuk pejalan kaki yang nyaman dan taman kota yang memadai untuk menjadi tempat warga melepaskan lelah. Nah, di tengah pembenahan ruang fisik, watak warga juga perlu mencerminkan nilai-nilai kosmopolit, yaitu penghargaan terhadap orang lain. Pembentukan karakter bisa dimulai dari ruang kelas, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Buku teks yang diajar tak lebih pelajaran omong kosong jika kita masih melihat begitu banyak siswa dan mahasiswa tak membuang sampah di tempatnya dan merokok di sembarang tempat.

Setelah kasus penangkapan 3 pegawai  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) usai, hasil dengar pendapat Marty Natalegawa dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  terkait hubungan bilateral Indonesia-Malaysia justeru memantik kontroversi baru, Indonesia lemah menghadapi negeri tetangganya. Analisis pelbagai disiplin dimanfaatkan untuk menyorot persoalan ini. Di media cetak dan elektronik, isu tersebut dibahas dengan jernih, sementara media sosial (facebook dan twitter) kedua warga tak sabar dengan meluahkan sumpah serapah. Perang sepertinya sudah di depan mata.

Anggota DPR sebagai wakil rakyat wajar menyoal kelambanan pemerintah dan malah ketidakberdayaan menghadapi negeri tetangganya. Dengan hanya pertanyaan pendek, orang nomor 1 di Kementerian Luar Negeri tersebut harus berpanjang-panjang menjelaskan. Itu pun belum memuaskan. Anggota dewan tetap menuntut pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan drastik agar Malaysia tak lagi mengusik kedaulatan untuk ke sekian kalinya. Meski usulan persona non grata duta besar Malaysia di Jakarta dan penarikan Da’i Bachtiar dari Kuala Lumpur ditolak, namun suara di luar masih nyaring terdengar.

Setelah pelemparan kotoran manusia, media Malaysia baru bereaksi keras. Meskipun hanya Utusan yang menjadikan kasus ini di berita utama, namun sebagai media arus utama, ia telah memantik kegeraman warga serumpun. Tak hanya itu, Khairi Jamaluddin, ketua Pemuda UMNO (United Malay National Organization) mengirimkan pernyataan protes pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Lebih jauh, Anifah Aman, Menteri Luar Negeri, meradang dengan mempertimbangkan travel advisory, ancaman yang sama dengan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia ketika Indonesia dianggap tidak aman bagi warganya karena aksi terorisme.

Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) betul-betul layak diperhitungkan. Segelintir orang ini mampu menggoyang elit Malaysia untuk bersuara keras. Tak jauh bedanya jika elit Indonesia menyoal penyiksaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), jawaban standar koleganya di Malaysia bahwa kasus penyiksaan pembantu rumah tangga itu sebagai ‘terpencil’, istilah negeri jiran bahwa ia tidak mencerminkan kebanyakan kondisi TKW yang bekerja dengan baik dan membantu keluarganya di kampung halamannya berupa pulangan (remittance). Seharusnya, elit Malaysia juga melihat hal serupa dengan kasus LIRA. Apa lacur, kotoran itu telah dilempar ke halaman rumahnya di Jalan Rasuna Said. Pemimpin harus tampil ke depan untuk menyuarakan suara rakyatnya.

Namun, di balik sikap keras elit, Khairi Jamaluddin, menantu bekas orang nomor satu Malaysia, Abdullah Badawi, masih sempat mengirim kicauan balas di twitterlandnya Dino Patti Jalal, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, berkait dengan ide bekas staf ahli presiden tersebut tentang kantor pemerintahan yang ideal. Betapa hubungan personal antara elit ‘baik-baik saja’, layaknya lagu Wali Band yang acapkali diputar di radio Malaysia. Namun tidak di kalangan orang ramai, kemarahan meruyak. Harus ada tindakan keras yang harus diambil pemerintah agar Malaysia tak lagi dengan mudah mengoyak kedaulatan. Demikian pula, salah seorang warga Malaysia yang bergelar PhD menghapus teman-teman facebook asal Indonesia sebagai protes pribadi dan kecintaan kepada Malaysia. Elit dan rakyat mengambil jalan yang berbeda.

Batu Sandungan

Boleh dikatakan hubungan Indonesia-Malasia adalah batu sandungan paling besar yang harus diselesaikan unuk menuju masyarakat ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang tinggal 5 tahun lagi. Tampaknya, mengingat pusaran masalah yang sama, isu kedaulatan terkait batas perairan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), klaim warisan budaya yang tak kunjung usai, maka peselisihan semacam ini akan terus naik turun. Padahal instrumen untuk menyelesiakan pertikaian begitu banyak, dari tingkat resmi melalui pemerintah masing-masing, demikian juga partikelir,seperti Eminent Persons Group (EGP) yang diterajui oleh Musa Hitam dan Try Sutrisno dan Iswami (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia. Sayangnya, suara keduanya nyaris tak terdengar.

Bagaimanapun, penjelasan Marty Natalegwa melegakan, bahwa sikap tegas pemerintah adalah berunding dengan Malaysia, karena berkait dengan kepentingan nasional, seperti penyelesaian pembalakan liar (illegal logging), penyiksaan TKI, dan penyelundupan manusia  (human trafficking). Malaysia juga mempunyai alasan yang serupa, membela kepentingan rakyatnya.  Sayangnya, sikap tegas ini justeru dianggap lembek oleh banyak pengkritiknya di tanah air. Padahal, mekanisme pengajuan protes telah dilakukan oleh Kementerian Luar negeri Indonesia dan telah dijawab oleh koleganya melalui bukti salinan dalam dengar pendapat di gedung DPR yang disiarkan secara langsung oleh televisi swasta.

Masalahnya, jika protes RI akhirnya juga menuai protes Malaysia, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dua kepentingan bertabrakan. Dalam hukum internasional, ia bisa diselesaikan oleh kedua negara melalui perjanjian bilateral. Namun jika keduanya menghadapi jalan buntu, perselisihan tersebut bisa diselesaikan oleh pihak ketiga yang dianggap mempunyai otoritas, yang memungkinkan pengalaman buruk terulang, keputusan Mahkamah Intenasional (Internation Court of Justice) di Den Hague Belanda terkait Sipadan-Ligitan. Di sini, keduanya seperti berjudi, apakah peta batas perairan 1979 yang akan digunakan atau 1982 seperti ditunjukkan oleh Marty Natalegawa.

Namun perlu diingat, batas itu adalah warisan wilayah sengketa Inggeris dan Belanda. Anehnya, negeri jajahannya sekarang berkeras kembali untuk melanjutkan. Anda tentu bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan kedua penjajah pada masa itu itu, kompromi dengan membagi-bagi wilayah kekuasaan. Tentu, Indonesia dan Malaysia tak akan melakukan hal yang sama.  Kalau ‘perang’ di mahkamah internasional berkobar, ia harus berakhir zero sum game. Apalagi,  jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah Malaysia pernah memberikan isyarat bahwa sengketa wilayah antara kedua negara harus diselesaikan di Den Hague jika menghadapi jalan buntu. Maukah pemerintah Indonesia meladeni tantangan ini?

Jauh dari sekadar kehilangan Sipadan dan Ligitan yang mempunyai pengaruh luas dalam psikologi masyarakat Indonesia, hal yang sama hakikatnya terjadi juga dengan Malaysia yang harus kehilangan Batu Putih. Singapura memenangkan perebutan wilayah ini. Bedanya, Indonesia-Malaysia tak hanya bertaut dengan kasus kedaulatan wilayah, tetapi juga tenaga kerja, pembalakan liar, dan warisan budaya sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Tampaknya, eksistensi dua negara serumpun ini telah dikutuk oleh dewa sebagai Sysyphus yang harus menaikkan batu ke atas gunung, yang terpaksa harus bekerja lagi untuk mendorong batu itu ke atas setiap kali ia berhasil meletakkan beban itu di puncak.

Haruskah kedua negara mengalami nasib seperti Sysyphus? Jika ya, mari nikmati drama ini dengan seluruh. Pemimpin bisa berganti, namun masalah yang mendera itu-itu saja. Mungkin betul, perang adalah jalan keluar dari mitos Sysyphus ini. Tapi, siapa yang mau? Lagi pula, seperti ditegaskan Albert Camus dalam Le Mythe de Sisyphe bahwa bunuh diri itu (dalam kasus ini adalah perang) bukan jalan keluar dari masalah eksistensial manusia. Perjuangan untuk menaikkan batu itu sendiri adalah pemberontakan yang harus dilakoni. Kedua negara serumpun ini adalah Sysyphus yang menemukan kebahagiaan dengan cara menaikkan beban itu ke atas puncak. Jadi, mari nikmati drama Sysyphus di abad baru ini.

Oleh: Ahmad Sahidah

UTUSAN, koran utama Malaysia, menurunkan berita utama dan gambar pelemparan kotoran ke halaman Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta (24/8/10), yang dianggap keterlaluan. Di Twitterland, Khairi Jamaluddin, ketua pemuda UMNO (United Malays National Organisation) akan melayangkan protes ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atas tindakan Lumbung Informasi Rakyat (Lira) yang dianggap menggugat kedaulatan tanah airnya.

Tampak, Malaysia ingin mengimbangi serangan bertubi-tubi dari masyarakat Indonesia dengan memberikan ruang pada media yang sebelumnya cenderung menganggap remeh masalah perselisihan di Pulau Bintan. Pada waktu yang sama, Lira berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama warga Malaysia.

Mari kita berpikir jernih. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa batas perairan itu masih dipersengketakan, sehingga dengan sendirinya dimungkinkan terjadi benturan antara aparat di bawah. Sebab, bagaimanapun, mereka akan mematuhi garis pedoman yang telah ditetapkan atasannya. Namun, perlu diingat bahwa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak melalui General Border Committee ke-37 bahwa aturan keterlibatan tentara (the rule of engagement) sebatas mengawal keadaan sehingga bentrokan senjata harus dihindari. Pendek kata, kekerasan tidak dibenarkan sama sekali untuk menyelesaikan perselisihan di lapangan.

Lalu, mengapa banyak orang marah? Itu karena mereka tidak mengerti. Kedua, mereka sedang memainkan pedang bermata dua, menyerang Malaysia dan kelemahan pemerintah, terutama karena SBY dianggap tidak tegas menghadapi tetangganya.

Kompromi

Dalam perselisihan, kompromi adalah jalan keluar yang mungkin dilakukan. Jika Indonesia menganggap Malaysia enggan ke meja ke perundingan, negeri jiran beranggapan bahwa RI tidak mau berkompromi dalam banyak isu, seperti moratorium tenaga kerja wanita (TKW), Ambalat, dan sekarang terkait wilayah perairan Selat Malaka. Padahal, instrumen untuk menyelesaikan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti tim kementerian luar negeri masing-masing telah berunding mengenai Ambalat. Hingga memasuki tahun keenam, kedua tim ini mengalami jalan buntu untuk menyelesaikan konflik tentang kepemilikan blok yang kaya minyak itu.

Jadi, usul untuk mengajak kedua belah pihak berunding agar perselisihan batas perairan tidak meruyak akan menghadapi masalah yang sama, kebuntuan dan ini sekaligus kegagalan keduanya. Coba lihat moratorium TKW untuk sektor pembantu rumah tangga (PRT), yang bahkan melibatkan orang nomor satu masing-masing, SBY-Najib Tun Razak, tak juga bisa menyelesaikan tuntutan Indonesia agar gaji minimum PRT adalah RM 800, sedangkan Malaysia tidak menyetujui dengan alasan tidak ada skim seperti ini di Malaysia.

Tampaknya, hal serupa terulang. Ketika dulu banyak pekerja Indonesia dipulangkan karena tidak mempunyai dokumen, sehingga pemerintah RI gusar, Malaysia mengambil kebijakan alternatif. Alih-alih menyelesaikan masalah, pada waktu itu Malaysia justru memasukkan pekerja dari negara lain, seperti Pakisan, Bangladesh, dan negara-negara tetangga yang lain karena Indonesia tidak memberikan izin pekerja migran itu kembali ke Malaysia.

Orkesta dan Drama

Tentu, yang paling memuakkan kita adalah orkestra yang dimainkan anggota legislatif yang bersuara keras terhadap masalah sengketa yang membelit kedua negara. Tanpa memberikan informasi yang utuh, drama yang tidak lucu akan terus dipanggungkan. Perlu diingat, anggota parlemen Malaysia tidak menjadikan isu penangkapan nelayan Malaysia oleh petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai masalah besar. Justru, setelah Lira melempar kotoran (di Malaysia disebut najis) ke halaman Kedutaan Besar Malaysia, anggota parlemen dari daerah pemilihan Rembau, Khairi Jamaluddini, mengirimkan protes ke KBRI di Kuala Lumpur.

Lalu, apakah harapan kita kepada pihak berwenang, dalam hal ini Marti Nata Legawa sebagai bos di Kementerian Luar Negeri? Persoalan batas perairan itu harus segera diselesaikan. Dalam wawancara dengan radio SBS Australia (24/8/10), saya menegaskan bahwa sejatinya kita bisa menyelesaikan masalah ini, mengingat elite yang berkepentingan dengan isu kedaulatan sama-sama berlatar belakang Jawa, Purnomo Sugiantoro (Indonesia) dan Ahmad Zahid Hamidi (Malaysia, yang mempunyai darah Jogjakarta). Mungkin yang juga perlu diketahui, beberapa hari setelah insiden Pulau Bintan, Hanifah Aman, menteri luar negeri Malaysia, memenuhi undangan Da’i Bachtiar dalam acara peringatan HUT Ke-65 Kemerdekaan RI di Kuala Lumpur. Betapa dekatnya hubungan emosional itu.

Nah, kalau para elite tampak rukun, untuk apa anggota legislatif suka ribut dan sebagian warga Indonesia bertindak provokatif merusak plak Kedutaan Besar Malaysia di Jalan Rasuna Said, bahkan yang memuakkan dengan melempar kotoran? Malah Laskar Merah Putih berdemo di depan konsulat Malaysia di Medan seraya mengancam akan melakukan sapu (sweeping) terhadap warga dan mahasiswa Malaysia di Sumatera Utara (Antara, 23/8/10). Jelas, drama pengalihan isu ini makin sempurna. Tampaknya, tak hanya wakil rakyat yang galak, warga biasa pun menunjukkan sikap patriotik.

Sayangnya, polisi tak bertindak tegas. Berbeda dengan ketika kelompok Islam di Solo akan melakukan sweeping, serta merta pihak keamanan menangkap pelaku yang akan merazia warga Amerika. Jadi, mari hentikan drama ini dan menuntut pihak berwenang melakukan tugasnya. Jika tidak, demokrasi kita gagal memilih wakil di Senayan dan pemerintah yang bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. (*)

*) Ahmad Sahidah PhD, Fellow Peneliti Pascadoktoral Universitas Sains Malaysia

Pemerintah berusaha menambah kuota haji Indonesia. Tentu ini kabar gembira karena di tempat kelahiran saya, Sumenep, hingga 2015, kuota haji telah terpenuhi sehingga banyak orang berharap-harap cemas untuk bisa menunaikan ziarah Mekkah segera. Berapa pun tambahan itu, haji merupakan penanda banyak hal, kemakmuran dan kesadaran beragama. Namun, catatan antropologi tentang haji menunjukkan tidak melulu tentang dua hal tersebut, tetapi juga gengsi sosial.

Dalam sejarahnya, praktik ini juga telah mendorong kemerdekaan bangsa dengan menyuburkan gerakan melawan penjajah. Haji hakikatnya merupakan salah satu dari fondasi Islam yang dikenal dengan lima rukun atau tiang, selain kepercayaan pada Tuhan, salat, zakat, dan puasa. Setiap muslim bisa dipastikan menghafal urutan ini, bahkan anak-anak diajarkan dalam bentuk nyanyian. Secara verbal, ia mudah dipahami, namun penghayatan terhadap dasar ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh.

Pelaksanaan kelima rukun secara sambil lalu hanya akan melahirkan kerumunan penganutnya. Pembelaan terhadap tiang agama ini kadang bersifat karikatif, bukan substantif. Sekelompok orang membawa bendera bertuliskan syahadat, tapi kepada sesama muslim menghujat. Hakikatnya rukun Islam tersebut sangat sederhana, mudah diucapkan, namun tak sesederhana mengamalkan setiap hari dengan sempurna.

Secara semantik, salat di kitab suci dikaitkan dengan kepedulian terhadap sesama, sehingga sembahyang itu bisa menjadi sia-sia jika pelakunya tak menyantuni fakir miskin dan merawat anak yatim.Mungkin inilah yang menyebabkan salat tidak dikatakan salat karena ia tidak bisa mencegah pelakunya berbuat kemungkaran. Bagaimana tidak, ketika ratusan ribu orang berbondong-bondong ingin mencapai pahala berlipat dengan bersembahyang di Masjid Nabawi, jutaan orang menanggung nestapa di negeri asal karena tak cukup makan dan tempat tinggal.

Perhatian tertinggi dalam agama, atau the ultimate concern, jelas seorang teolog Karl Rahner, adalah Tuhan. Akibatnya, hal ihwal lain berada di urutan setelahnya. Pendek kata, Tuhan adalah fokus tertinggi. Secara semantik, tambah Toshihiko Izutsu, sarjana kajian Islam Jepang, Allah merupakan kata yang berada di kedudukan tertinggi di antara kata-kata kunci dalam kitab suci.

Namun, kadang pernah tebersit pada benak kita bahwa Tuhan itu hanya instrumen untuk memenuhi kehendak-kehendak lain dalam keseharian, misalnya perolehan kekayaan dan jabatan. Bahkan doa-doa kita melulu berisi permintaan harta dan pemenuhan hasrat. Lalu, setelah aqidah kokoh, seorang muslim menunjukkan secara simbolik melalui salat. Tak hanya itu, meski salat menjadi ruang batin antara manusia dan Tuhannya, ia juga didorong untuk menjadi perekat sosial.

Ternyata, ibadah itu makin jelas fungsi sosialnya, bukan untuk Tuhan. Karena ia mahakaya, zakat dianjurkan untuk menyucikan harta dan keprihatinan terhadap si miskin.Kewajiban ini selalu bersanding dengan perintah salat sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan, seakan-akan dua sisi koin. Nilainya mengandaikan masing-masing harus menyatu.

Bahkan ketika zakat ditunaikan , puasa sebagai kewajiban selanjutnya mengandaikan satu perintah yang muslim untuk merasakan lapar agar terhadap sesama selain sebagai cara untuk menguatkan diri, bersabar menghadapi cobaan, dan berani menerima tantangan. Sayangnya, aura keagamaan yang memancar di bulan puasa tak terasa di luar Ramadan. Masjid dan surau kembali dibekap sepi. Tadarus Al Quran berhenti. Sebelas bulan setelah puasa, kembali pada perayaan hasrat. Padahal nilai puasa yang tak merembesi bulan-bulan di luar Ramadan menandakan puasa sebelumnya hanya meraih lapar dan dahaga. Masihkah kita abai?

Keserentakan

Jika urutan itu dipahami sebagai hierarkis, haji merupakan pamungkas dari seluruh nilai yang terkandung dalam aqidah, salat, zakat dan puasa. Rukun kelima itu merayakan semua ajaran yang telah terpatri kuat sehingga kewajiban ini tidak semata-mata pemenuhan hasrat gengsi sosial, seperti disinyalir antropolog di atas. Lebih jauh, pelaksanaan haji juga menuntut kesungguhan pemerintah untuk bertindak profesional dalam mengurus jamaah. Bagaimanapun, kenyamanan beribadah mengandaikan hal lain, selain pengetahuan dan pelayanan.

Ini juga meneguhkan bahwa ibadah itu tidak semata-mata merawat batin, tetapi juga raga. Tanpa tubuh yang sehat, jamaah tidak mungkin memenuhi menjalankan sa i, tawaf, dan jumrah dengan sempurna. Meski demikian, jauh dari sekadar memenuhi syarat dan rukun haji, makna dari pelaksanaan ibadah ini juga perlu diperhatikan secara mendalam. Berkaca pada negara tetangga yang berhasil mengelola Tabung Haji dalam pelbagai kegiatan bisnis dan akhirnya membantu meningkatkan pelayanan haji, pihak pengelola haji Tanah Air segera berbenah diri. Dengan biaya lebih murah dibandingkan Indonesia, Malaysia ternyata memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Celakanya, selalu ada tangan kotor dalam pelaksanaan haji yang dikelola Departemen Agama. Bagaimanapun, di tengah gairah melakukan haji, ulama harus menyampaikan kepada umat tentang pesan esoterik ibadah haji.

Pengalaman Hamzah Fansuri, seorang sarjana dan sufi Aceh, yang menemukan Tuhan tidak di Ka’bah, bukan berarti Sang Maha Segala itu tidak ada situ, sejatinya Dia ada di mana-mana. Coba simak puisi yang diungkap dalam Sidang Ahli Suluk: Hamzah Fansuri dalam Mekkah// Mencari Tuhan di Baitul Ka’bah// dari Barus ke Qudus terlalu payah//akhirnya jumpa di dalam rumah. Bagaimanapun, dimensi batin dalam Islam yang dipelopori oleh para selalu mengundang kontroversi dan paling apes tak jarang diberangus penguasa yang bersekongkol dengan pengawal agama, seperti dialami oleh para pengikut Hamzah Fansuri.

Haji, dengan demikian, boleh dikatakan sebagai puncak dari perjalanan muslim dalam memenuhi kewajibannya sebagai makhluk. Kehendak untuk menunaikan fardu ain ini sejatinya memaksa muslim memeriksa empat rukun sebelumnya. Kalaupun sudah bergelar haji, mereka tetap harus memperbarui tekad dan amal agar makna sejati haji itu terpatri, yaitu melalui ibadah yang bisa merekatkan hubungan sosial. Keserentakan nilai yang terkandung dalam rukun Islam tersebut adalah cara ideal untuk menjadi muslim sejati.

Penulis adalah Fellow Peneliti Pascadoktoral pada Universitas Sains Malaysia
Ahmad Sahidah

Apa yang berselerak di benak kita tentang fasilitas umum? Paling jelas, telepon umum dan water closet (WC) atau kamar mandi. Namun boleh dikatakan nasib keduanya mengenaskan. Yang pertama telah tergerus oleh kepemilikan telepon genggam dan yang terakhir diacuhkan oleh pengguna. Lihat fasilitas ini di terminal, hampir tak layak untuk disebut tempat membersihkan diri. Meskipun fasilitas itu dimiliki oleh pemerintah, sepatutnya orang ramai juga turut merawat agar keberadaan mereka layak untuk dimanfaatkan. Apa lacur, kebanyakan terbengkalai atau menjadi tempat sampah alternatif.

Sementara semi-ruang publik lain, seperti mall (pasaraya), gedung bioskop dan café bertaburan, terutama di kota-kota besar.  Malah kehadirannya telah mengikis keberadaan ruang publik yang bisa diakses oleh orang ramai, seperti lapangan bola dan taman kota. Memang, mall dan café bebas dimasuki siapa saja, namun pada waktu yang sama keduanya mengandaikan mereka yang berduit. Selain itu, mall dan café tertentu telah menyeleksi pengunjung, tak ayal ia telah menjadi ruang terbatas. Malah, sebagian menjadi identitas, penanda yang membedakan pengunjungnya dari khalayak. Apalagi, menurut Piere Bourdieu, sosiolog Perancis, kelas borjuis mempunyai kecenderungan untuk menjaga jarak dengan kebutuhan sehari-hari yang diasup kebanyakan.

Hakikatnya ruang publik mengandaikan fisik (public space) dan bukan fisik (public sphere). Pada era reformasi, banyak warga secara relatif mendapatkan ruang untuk bertukar dan mengungkapkan gagasan. Hakikatnya keduanya berjalin kelindan, karena gagasan itu tidak semestinya di usung di tengah jalan melalui unjuk rasa. Ruang fisik yang dimaksud bisa berupa ruang pertemuan, café atau kantor lembaga penelitian. Dengan kata lain, public sphere adalah sebuah kawasan dalam kehidupan sosial tempat orang ramai bisa berkumpul dan secara bebas berbincang masalah mereka dan diharapkan mempengaruhi tindakan politik.

Apa lacur, ada segelintir orang yang bertindak serampangan. Kasus pembubaran pertemuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan masyarakat oleh Front Pembela Islam (FPI) Banyuwangi menunjukkan bahwa ruang publik kita telah disandera oleh kekuatan partikelir. Padahal, ruang lain yang diberi kuasa bertindak untuk menertibkan keadaan atau dikenal juga dengan sphere of public authority, seperti ditegaskan Jürgen Habermas, filsuf Jerman, tersedia. Aparat negara akan mengambil tindakan jika sebuah kelompok masyarakat tertentu dianggap mengancam kehidupan bersama.

Sayangnya, ke belakangan ini kita selalu disuguhkan dengan para militer yang mengambil alih tugas polisi. Memang, kehadirannya kadang dipandang sebagai kritik terhadap pihak berwajib yang mandul dalam menunaikan tugasnya, seperti pemberantasan judi dan minuman keras, atau yang dikenal dengan penyakit masyarakat. Namun berkait dengan eksekusi terhadap pelanggaran, mereka sama sekali tidak mempunyai hak. Tugas mereka adalah membahas jalan keluar bersama komunitas lain agar mendorong pihak berwajib segera menunaikan wewenangnya. Apatah lagi, korban yang selalu menjadi saasaran adalah lapisan bawah, sementara judi dan minuman keras di hotel bintang lima tak tersentuh.

Lalu, bagaimana ruang publik fisik seperti taman dan fasilitas permainan? Sangat memprihatinkan. Pengalaman saya menunjukkan itu. Di Jakarta, misalnya, hampir fasilitas itu terselip di tengah-tengah gedung batu yang angkuh. Taman Monumen Nasional juga belum mampu menyuguhkan ruang publik yang memadai untuk menjadi tempat rehat warga. Bandingkan dengan Kuala Lumpur yang mempunyai taman luas di tengah kota, yang berjalin kelindan dengan pusat perbelanjaan, Suria KLCC. Di sini, pengunjung bisa beraktivitas, seperti nongkrong atau berolahraga. Belum lagi, sungai buatan membuat orang ramai merasa tentram di tengah kota yang sibuk. Tak jauh dari tempat ini, KL Sentral berdiri kokoh sebagai pusat pelbagai moda angkutan, seperti bus, taksi, monorail dan lrt (light rail transport) yang menjangkau ke tempat-tempa penting, seperti bandara, pusat kota, dan segenap pelosok.

Mungkin benar kata Asier Siregar, official Villa 2000, wakil Indonesia di ajang pertandingan sepak bola Nike 15 tahun ke bawah pada Juni kemarin bahwa kita miskin fasilitas olahraga. Dalam sebuah kesempatan di sela-sela rehat di lapangan Universitas Sains Malaysia, dia tidak bisa menyembunyikan penghargaaannya terhadap perguruan tinggi ini karena memiliki 6 lapangan olahraga dan terawat. Sementara sekolah olahraga Ragunan Jakarta hanya mempunyai satu lapangan dan tampak tidak terpelihara. Bahkan, sekolah Olahraga Bukit Jalil Kuala Lumpur mempunyai 10 lapangan.

Mungkin keterbatasan ruang publik fisik ini bisa dimaklumi karena negara Republik ini sedang membangun, namun kebebasan untuk menyuburkan ruang publik non-fisik, seperti kebebasan berkumpul dan mengemukaan pendapat kadang kebablasan. Kasus kekerasan terkait dengan pemilihan kepala daerah di pelbagai tempat di tanah air menunjukkan kenyataan ini. Belum lagi, kekerasan yang dirayakan oleh segelintir kelompok atas nama ideologi, etnik dan perebutan lahan ekonomi. Padahal, di era reformasi, semua ideologi boleh tumbuh, demikian pula kepala-kepala daerah putera lokal banyak menduduki kursi empuk kekuasaan, dan persaingan ekonomi terbuka luas.

Untuk itu, Jürgen Habermas mengusulkan apa yang disebut dengan kriteria konstitusional sebagai prasyarat munculnya ruang publik, yaitu kesetaraan, ranah kepedulian yang sama, dan inklusivitas. Kesetaraan tidak dimaksudkan menafikan status, namun sekaligus menampik status sekaligus. Tentu, sebuah pembahasan akan berjalan baik, jika masing-masing mempunyai keprihatinan yang sama. Nah, sejalan dengan tujuan akhir dari sebuah komuniksi, yaitu konsensus, maka setiap kelompok harus meyakini sikap inklusif sebagai patokan. Dalam bahasa Hannah Arent, filsuf Jerman, secara fenomenologis publik itu dimaknai ruang kemunculan bersama. Pluralitas merupakan dimensi penguat dan lahirnya konsensus.

Namun, jika kita harus berterus terang, ketiga syarat ini susah untuk diraih, karena mereka yang berseberangan merasa tak setara, memiliki tujuan yang berbeda dan sebagian merayakan pandangan sempit dan eksklusif. Betapa segelintir orang datang untuk memaksa pandangannya dan hanya berteriak dan melaungkan kalimat takbir dalam sebuah diskusi. Bagaimana mungkin kita mau mendengar pandangan orang lain, apabila kita hanya ingin mereka tunduk dan patuh? Untungnya, mayoritas warga negeri ini masih memegang teguh kemajemukan sebagai pandangan hidup.

Nah, selagi kelompok ini bermunculan tanpa ada yang mencegah beraksi, maka kehidupan publik kita akan terus menanggung nestapa. Belum lagi, khalayak luas yang tak leluasa menikmati ruang fisik untuk bermasyarakat. Mereka terpaksa menggigit jari karena fasilitas untuk bermain telah dikapling oleh mereka yang berduit. Kegairahan membangun kota satelit dengan segenap fasilitas makin meminggirkan orang ramai untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk kota. Mereka akan mudah marah dan tak ramah. Tak ayal, kekerasan yang muncul di ibukota dipicu secara tidak langsung oleh para remaja yang tak bisa bermain. Masihkah kita abai tentang hal ini?

Penulis adalah postdoctoral research fellow Univesitas Sains Malaysia

Oleh Ahmad Sahidah

KASUS penyesatan ESQ (the Emotional and Spiritual Quotient) Leadership Training di wilayah federal Malaysia memantik kontroversi. Kursus ini dianggap dapat merusak akidah (keyakinan) dan syariah. Meskipun dinyatakan hanya oleh seorang di antara 14 mufti di Malaysia, fatwa sesat itu mengguncang publik. Tidak saja kursus tersebut telah menghasilkan 60 ribu alumni yang meliputi pelbagai instansi dan lembaga swasta, banyak petinggi dan pesohor yang juga terlibat di dalamnya. Bahkan, sebagian mufti juga pernah mengikuti pelatihan itu.

Wan Zamidi Wan Teh, mufti wilayah persekutuan, melihat modul pelatihan itu mengandung ajaran yang menyesatkan karena memasukkan unsur-unsur bukan Islam ke dalam materi, seperti SQ-nya Donah Zohar yang beragama Yahudi, God Spot-nya V.S. Ramachandran yang beragama Hindu, dan suara hati (conscience) yang berbau filsafat.

Namun, pada waktu yang sama, mufti lain menyangkal keputusan itu, malah sebaliknya melihat ESQ sebagai model dakwah yang efektif untuk menanankan nilai-nilai murni agama. Sebuah koran harian, Sinar, dengan getol menempatkan ulasan yang luas untuk mendukung model ESQ sebagai pelatihan motivasi, jika dibandingkan dengan model lain yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

Motivasi

Hakikatnya hal serupa, kata banyak orang, telah dilaksanakan, namun masih mengacu pada model program motivasi Barat. Kehadiran ESQ dianggap angin segar. Kementerian Pertahanan melalui orang nomor satunya, Ahmad Zahid Hamidi, yang berdarah Ngayogyakarta, menjadikan ESQ sebagai kursus tambahan bagi pegawai di kementeriannya.

Antusiasme masyarakat juga tinggi. Buktinya, banyak perusahaan mengursuskan pegawainya, termasuk para pesohor, seperti Erra Fazira. Bagi para pengkritik, perubahan sikap itu hanya berlaku dua bulan. Setelah itu, peserta akan kembali pada kehidupan semula.

ESQ betul-betul telah menarik minat banyak orang untuk kembali menemukan semangat dalam pekerjaan dan hidupnya dengan kembali menjiwai syahadat serta rukun Iman dan Islam. Namun, pelatihan ini dikritik karena berbau bisnis. Dengan biaya sekitar RM 800 (Rp 2,4 juta), tentu mereka yang berkantong tebal yang dapat meningkatkan imannya, sedangkan yang tidak berduit menggigit jari karena jalan menuju Tuhan mahal. Malah, kalau dilaksanakan di hotel, biaya bisa membengkak hingga RM 1.380 (Rp 4 jutaan). Karena itu, beberapa sarjana di Malaysia melihat kursus tersebut lebih menonjolkan unsur bisnis daripada dakwah.

Namun, menilik kesaksian alumninya, kursus tersebut memang telah membuat hidup mereka lebih bermakna. Tentu, keberhasilan semacam itu diharapkan oleh banyak orang. Dengan kata lain, motivasi yang ditanamkan oleh ESQ telah meresap. Setidaknya dua orang terkenal, Mukhris Mahathir, wakil menteri dan anak Mahathir Mohamad, serta Fauziah Nawi, bintang film, menegaskan hal itu. Hebatnya lagi, pelatihan tersebut juga diikuti oleh peserta nonmuslim, yang juga turut memberikan penghargaan yang tinggi terhadap apa yang disebut The ESQ 165 Way.

Terkait dengan kenyataan tersebut, mungkin solusi yang bisa dilakukan, ESQ perlu mengimbangi dengan pelatihan gratis bagi khalayak sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Retorika

Kata kunci yang mendorong mufti memberikan fatwa sesat adalah pluralisme dan liberalisme. Sejatinya, fatwa nasional telah mengharamkan pemahaman itu. Namun, penyematan pada ESQ dirasakan terburu-buru oleh mufti lain, seperti ulama vokal Harussani Zakaria. Meski demikian, ulama yang terakhir ini menghargai pendirian sejawatnya, sekaligus mendorong ESQ memantapkan panel syariah agar praktik ESQ bisa dipantau.

Malah, bekas mufti lain, Dr Asri Zainul Abidin, menengarai praktik talibanisasi dengan fenomena mudahnya pengharaman oleh ulama terhadap sesuatu. Bagi dosen hadit di Universiti Sains Malaysia tersebut, ulama perlu mencari jalan keluar dan alternatif, bukan main hantam dengan fatwa sesat.

Dari peristiwa di atas, hikmah yang bisa dipetik dari perbedaan itu adalah realitas pluralitas pendapat itu sendiri yang mesti disikapi dengan keterbukaan dan kearifan. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah kegairahan banyak sarjana muslim dan ulama yang menjadikan Islam liberal sebagai ancaman, tidak hanya di ruang seminar, masjid, bahkan di media massa. Padahal, jika ia mengacu pada Jaringan Islam Liberal (JIL), kita bisa menghitung dengan jari pegiat yang berhikmat di dalamnya. Justru, musuh terbesar adalah umat Islam sendiri yang tidak jelas warnanya.

Coba lihat di Malaysia, sebagaimana di Indonesia, adakah keislaman telah merembes dalam kehidupan sehari-hari mayoritas umatnya? Tidak. Masjid dan surau roboh, meminjam A A Navis, karena tidak dikunjungi jamaah. Kebersihan dan kelestarian lingkungan terabaikan, padahal merupakan bagian dari jati diri muslim.

Kemewahan meruyak di tengah banyaknya umat yang masih daif dan sakit-sakitan. Selagi sarjana muslim terpaku pada retorika pengambinghitaman Islam liberal, tanggung jawab mereka untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan kebodohan umat terabaikan.

Demikian pula, alasan adanya sekularisme sebenarnya menempelak muka mereka sendiri. Bagaimana pun, Malaysia adalah negara sekuler, bukan teokratik. Jadi, adalah aneh menjadikan alasan sekularisme sebagai biang pengharaman ESQ. Justru, tafsir baru terhadap maqashid syariah (tujuan syariah) perlu disesuaikan dengan semangat baru, yaitu pembelaan terhadap nasib umat yang masih terbengkalai, sedangkan para elite bergelimang kemewahan.

Adalah aneh jika retorika pembelaan Islam itu menyembunyikan tugas utama para ulama, memartabatkan manusia. Hal ini tentu saja tidak saja mensyaratkan perawatan kerohanian, tetapi juga kejasmanian. (*)

*) Ahmad Sahidah PhD, peneliti Pascadoktoral di Universitas Sains Malaysia

Ahmad Sahidah
Fellow Peneliti Pascadoktoral Universitas Sains Malaysia

Media cetak dan elektronik kembali berfungsi sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Sayangnya, pada masa yang sama, sebagian pemilik media menggunakan alat ini untuk mengokohkan kedudukan politiknya dalam pertarungan kekuasaan.
Aneh, televisi dan koran yang seharusnya menyuarakan kepentingan publik, malah merupakan kepanjangan suara segelintir elite dan kelompok kartelnya. Untungnya, masih ditemukan media yang dengan teguh memegang prinsip jurnalistik, tidak berpihak, kecuali pada kebenaran.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan? Menggantungkan harapan pada media yang menjadi kepanjangan tangan segelintir orang membuat sempit wilayah para intelektual untuk menyuarakan apa yang menurut mereka kebenaran.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong intelektual publik untuk bersuara lantang. Sosok ini layaknya intelektual, yang berurusan dengan gagasan, namun mereka menulis (juga berbicara) untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya kaum sarjana, konsultan atau profesional, tegas Richard A Posner dalam Public Intellectuals: A Study of Decline. Oleh karena itu, John Rawls tidak termasuk di dalamnya meskipun menyalin kerumitan filsafat dalam isu politik penting, karena penulis karya fenomenal A Theory of Justice ini tidak menulis untuk khalayak luas.

Ikhwal pembicaraan juga berkait dengan kepentingan publik serta persoalan politik dalam pengertian lebih luas. Gus Dur dengan tuntas memainkan peran ini ketika tokoh yang dianggap guru bangsa ini menyebut anggota parlemen layaknya anak Taman Kanak-Kanak. Ternyata, cetusan ini terus bergema hingga sekarang.

Orang ramai pun memahami fenomena sepak terjang wakil rakyat, tanpa perlu merujuk pada buku tebal tentang kajian perilaku anggota dewan yang terhormat itu. Kedegilan fraksi Golongan Karya untuk meloloskan dana aspirasi yang fantastik itu menunjukkan ketidakpekaan sebagai penyambung lidah rakyat. Tak jauh beda dengan anak kecil yang meminta permen sambil merajuk dan terkadang ‘mengancam’.

Sedang tema yang diungkap adalah gagasan besar yang terjadi pada masa hidupnya. Gus Dur telah memilih tema dengan meyakinkan, seperti demokrasi, pribumisasi Islam, dan negara kesatuan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Hannah Arendt, filsuf dan selingkuhan Martin Heidegger, yang memberikan komentar tentang isu politik pada masanya, seperti totalitarinisme, Zionisme, desegregasi, dan lain-lain tanpa ribet memasukkan filsafat murni.

Demikian pula, Syafi’ie Ma’arif, yang masih meluangkan waktu untuk menyoroti carut-marut republik ini dengan bahasa yang lugas di kolom khusus sebuah harian nasional menunjukkan kualitas sebagai cendekiawan publik karena esai rutinnya itu menggunakan bahasa yang bisa dijangkau pembaca koran.

Intelektual Selebritas

Kehadiran televisi makin memberi ruang pada intelektual untuk menjangkau khalayak lebih luas. Oleh karena itu, kehadirannya menyamai selebritas dan mendapatkan liputan layaknya artis. Dengan sendirinya intelektual publik adalah intelektual selebritas, yang harus mampu berbicara pada khalayak dengan bahasa mereka sehari-hari.

Di wilayah inilah, kaum intelektual bisa berwujud siapa saja, dosen, wartawan, budayawan, dan pegiat. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan penerangan isu terbaru melalui pelbagai saluran media. Makin hari nama-nama baru yang mudah dikenal makin banyak.

Akan tetapi, mengingat media arus utama hari ini sebagian telah dijadikan corong segelintir kelompok dengan kepentingannya, maka media sosial yang berlimpah, seperti Facebook, Twitter. dan blog bisa menjadi pilihan untuk memerantarai hubungan nalar antara intelektual dan publik. Media sosial memberi lahan seluas-luasnya untuk para intelektual selebritas dan mereka yang ingin belajar menjadi intelektual.

Dalam Facebook, Prie GS, wartawan Suara Merdeka, berhasil berdialog dengan masyarakat melalui celetukan status yang menggugah nalar publik, termasuk kolom mingguannya di koran tempat pria berkumis lebat ini bekerja.

Demikian pula, dalam ranah per-Twitter-an, Ndoro Kakung disenaraikan sebagai orang yang layak mendapatkan penghargaan. Dengan pengukuran meliputi influence (pengaruh) popularity (popularitas), berapa banyak yang menjadi follower (pengikut) pengguna Twitter; engagement (keterlibatan), seberapa aktif si pengguna berperan serta dalam komunitas Twitter; dan trust (kepercayaan), seberapa besar kepercayaan orang terhadap kandungan (content), maka Ndoro Kakung yang wartawan Tempo itu layak untuk memegang label intelektual publik dalam pengertian yang sempurna.

Lalu bagaimana dengan dunia blog yang turut meramaikan pembahasan isu publik? Sampai saat ini ada beberapa nama yang patut disodorkan sebagai bagian dari intelektual selebritas. Salah satu di antara blogger itu adalah Antyo Rentjoko. Dia berhasil mengemas ide-ide cemerlang dengan bahasa sinikal, namun tak memanjakan cita rasa kasar.

Coba tengok dalam lawan sesawang blogombal.org, bapak dua anak dan satu istri ini menerakan catatan tentang isu publik dengan kelakar, namun menyodok akal sehat pembaca dari segala lapisan. Dalam judul “Benteng di Tengah Kota”, pemilik banyak blog ini, sedang membicarakan ketegangan dan cita rasa sosial sebagaimana tertera dalam teori status sosial dan habitus sosiolog Prancis, Pierre Bordieau, namun dengan bahasa yang lebih renyah, sehingga bisa dikunyah siapa saja. Tak hanya berhenti pada deskripsi etik, pria gundul ini memberikan jalan keluar agar masyarakat tak pengap.

Jadi, jika isu yang beredar di masyarakat disampaikan dengan bahasa keseharian, niscaya keterlibatan khalayak akan makin membesar. Untuk itu, perguruan tinggi yang banyak memproduksi intelektual sepatutnya mendorong civitas academica dan lulusannya tidak lagi terpasung di kampus, berkutat dengan analisis diskursif dan analitikal semata-mata, justru menyeimbangkan dengan tugas darma perguruan tinggi itu yang mencerminkan peran intelektual publik paling nyata. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai media untuk tampil.

Amunisi akademik yang dimiliki oleh dosen dan kepiawaian jurnalistik wartawan sebenarnya merupakan dua kekuatan yang bisa bahu-membahu merontokkan kepongahan kekuasaan, sebab yang terakhir ini kadang-kadang dikangkangi oleh intelektual tukang, atau affiliated intellectual, yang cuma cari makan.n