Harga Mati Indonesia-Malaysia

Dr Ahmad Sahidah
Peneliti Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universitas Sains Malaysia

Di luar dugaan, pejabat tinggi negara tetangga bereaksi keras. Anifah Aman, Menteri Luar Negeri negara jajahan Inggris itu, hampir kehilangan kesabaran. Dia geram dengan tindakan segelintir demonstran di Jakarta.

Segelintir demonstran melempar kotoran manusia ke halaman Kedutaan Besar Malaysia di Patra Kuningan Jakarta. Tindakan ini membuat Anifah Aman bereaksi.

Tak hanya itu, Kuala Lumpur tak ragu-ragu akan mengeluarkan nasihat perjalanan (travel advisory) jika keselamatan warganya terancam. Malah judul berita di Harian Surya (30/8/10) PM Malaysia Ancam Indonesia turut menunjukkan respons yang paling keras dari orang nomor satu negeri jiran.

Mungkin benar pernyataan tersebut terlalu keras untuk Indonesia karena ia keluar dari pejabat resmi yang mewakili pemerintah, sementara sejawatnya, Marty Natalegawa tak menyahuti, malah mendorong perundingan yang akan diadakan di Kinabalu, Sabah, kawasan Malaysia Timur, yang justru berbagi dengan Kalimantan. Kedua pejabat ini hakikatnya adalah pembantu orang nomor satu masing-masing negara, Najib Tun Razak dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Boleh jadi, keduanya adalah kepanjangan dari dua model kepemimpinan Bugis dan Jawa, terus terang dan terukur.

Bagaimanapun, isyarat yang ditunjukkan SBY dan Najib dengan saling berkunjung pada hari pertama dipilih sebagai orang nomor satu dengan terang-benderang memperlihatkan bahwa kedua negara mempunyai kesalingtergantungan yang perlu dirawat dengan baik. Namun, jika seluruh warga dari kedua negara ini ingin mandiri dan tak lagi ingin menyemai silaturahmi, kehendak mayoritas kadang mengalahkan keinginan minoritas. Tentu saja, tindakan paling ekstrem adalah penurunan hubungan diplomatik dengan menarik duta besar masing-masing.

Nah, dalam keadaan inilah Indonesia menghadapi pekerjaan rumah. Jika alasan Marty dalam dengar pendapat bahwa kepentingan nasional sebagai alasan utama, tentu ia menampik kritik banyak orang bahwa ketergantungan pemerintah terhadap devisa TKI tidak bisa dijadikan ukuran untuk tidak bersikap keras. Belum lagi, tambah mantan Duta Indonesia di Persatuan Bangsa-bangsa ini bahwa hubungan diplomatik ini masih dikekalkan karena banyak isu lain yang terkait dengan kepentingan bangsa, seperti penyelesaian pembalakan liar, penyelundupan manusia (human trafficking) dan hukuman ‘mati’ terhadap TKI Indonesia, selain itu ribuan yang dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian.

Harga yang Dibayar

Kalaupun sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat kompak mengajukan interpelasi, seperti dimotori oleh Golongan Karya, untuk meminta ketegasan Presiden terhadap ‘ulah’ Malaysia, maka pekerjaan rumah sesungguhnya adalah menyelesaikan pemulangan TKI yang berjumlah 2 jutaan apabila hubungan dua negara berada pada titik paling buruk. Pada waktu yang sama, nasib ratusan orang yang sedang menghadapi hukuman berat perlu diperhatikan.Demikian pula, pembalakan liar yang juga melibatkan pengusaha kayu Malaysia akan bisa dihentikan serta merta.

Akan tetapi, bagaimana dengan pemain lokal yang telah berlangsung lama menilap uang reboisasi untuk kekayaan pribadi? Betapa kerusakan hutan kita sangat memprihatinkan. Mengatasi masalah yang besar dalam keadaan serta-merta dan serentak tentu memerlukan kerja keras. Apatah lagi, jika perang itu benar-benar meletus maka keadaan makin tak bisa diramalkan.

Tentu, langkah Marty adalah paling mungkin, yaitu mendorong perundingan di Kinabalu agar menyelesaikan pertikaian klaim batas perairan. Paling tidak, komunikasi antara kedua belah pihak bisa menyelesaikan akibat turunan dari konflik aparat di lapangan. Bagaimanapun, aparat kedua belah pihak ditengarai turut menyemai benang kusut dengan memalak para nelayan masing-masing. Untuk itu, pihak berwajib keduanya bisa dihukum berat jika terbukti bersalah tanpa harus berlindung di balik isu kedaulatan negara.

Dalam jangka panjang, kementerian luar negeri harus secara aktif mendorong kementerian yag lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait isu konflik dua negara serumpun ini berhubungan dengan masalah yang acapkali muncul tenggelam, seperti klaim budaya, perlakuan buruk terhadap TKI, dan tentu perbatasan perairan. Dalam waktu yang sama, Kementerian Luar Negeri harus menggalakkan kerja sama intelektual, wartawan, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat kedua negara untuk mengantisipasi kemungkinan isu serupa dijadikan pintu masuk untuk mengail di air keruh oleh pihak tertentu.

Mungkin yang perlu disimak, jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu adalah harga mati, yang perlu diperjuangkan, maka pada waktu yang sama, SBY pernah menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Malaysia itu harga mati. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Tan Sri Da’i Bachtiar, dalam wawancara dengan TV 3 Kuala Lumpur. Tekanan DPR kepada pemerintahnya sepatutnya ditumpukan pada penyelesaian kasus batas perairan dan yang membelit ratusan TKI yang sedang menunggu ‘hukuman’ berat terkait kriminalitas, obat terlarang dan tidak mempunyai dokumen keimigrasian serta pembalakan liar. Kalau tuntutannya di luar konteks ini, para wakil yang terhormat di NKRI itu hanya akan mengulang drama Century, yang berdiam diri setelah masing-masing mendapatkan konsesi.